Indonesia dalam Mendung: Akankah Hujan yang Mengguncang Tiba ?
PMKRI NASIONAL - Tanda-Tanda, Rasionalitas, dan Krisis Politik Tanpa melalui proses analisis yang mendalam, manusia tahu bahwa mendung bertanda hujan akan turun. Ini adalah pengetahuan yang muncul melalui pengalaman. Kita mengetahuinya karena pernah melihat fenomena yang sama sebelumnya.
Artinya, ada “tanda-tanda” atau pola tertentu yang sudah kita rekam dalam memori. Ketika tanda-tanda itu muncul, kita akan mengambil kesimpulan secara spontan. Dalam konteks ini, jika mendung, kesimpulannya adalah hujan akan turun. Mendung adalah “tanda”.
Namun, bagi seorang yang haus akan pengetahuan, ia tidak berhenti di situ. Ia akan mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam: Mengapa ketika mendung hujan akan turun? Bagaimana hal itu bisa terjadi?
Tentunya, jawaban atas pertanyaan tersebut sudah kita pelajari sejak sekolah dasar atau sekolah menengah pertama melalui penjelasan ilmiah. Singkatnya, mendung terjadi ketika uap air mengembun menjadi awan. Ketika awan mencapai kondisi jenuh, air dalam awan bergabung dan kemudian jatuh sebagai hujan.
Dalam kasus di atas, kita dapat melihat bahwa pengetahuan dapat diperoleh dengan cara yang berbeda. Di satu sisi, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman sebelumnya, yakni dengan mengenali tanda-tanda. Di sisi lain, pengetahuan dicapai melalui observasi dan penelitian yang serius untuk mendapatkan penjelasan ilmiah.
Dalam konteks ini, pengetahuan berdasarkan pengalaman menjadi landasan bagi penelitian ilmiah tentang hujan. Atau, bisa juga menjadi upaya untuk memastikan apakah mendung dan hujan benar-benar memiliki hubungan sebab-akibat. Mendung menyebabkan hujan. Siapa tahu, pada awalnya, mendung merupakan fenomena yang terpisah dari hujan.
Artinya, dalam konteks tertentu, kita tidak mesti mengetahui penjelasan ilmiah dari suatu fenomena. Ada atau tidaknya penjelasan ilmiah tentang hujan tidak mengubah realitas bahwa setelah mendung, hujan dapat turun, walaupun mendung tidak selalu diikuti hujan.
Dengan kata lain, kita tidak perlu menunggu penjelasan ilmiah tentang hujan untuk mengambil kesimpulan bahwa mendung merupakan tanda akan turunnya hujan. Alam sudah memberikan pengetahuan kepada manusia, meskipun pengetahuan tersebut terbatas. Seperti yang disampaikan Thomas Aquinas, alam sudah ada dengan keteraturannya; manusia hanya menemukan keteraturan tersebut.
Bayangkan jika kita harus menunggu penjelasan ilmiah tentang hujan. Penjelasan ilmiah yang akurat baru berkembang jauh setelah manusia memiliki pengalaman panjang mengenai fenomena tersebut. Dalam kehidupan praktis, sebelum adanya penjelasan ilmiah, mau tidak mau kita harus percaya bahwa mendung merupakan tanda hujan.
Perlu diingat bahwa kesimpulan tersebut tidak dibuat sesuka hati, melainkan karena kita mengenal pola atau tanda-tanda yang konsisten. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa ketika mendung, hujan dapat turun.
Namun, bukan berarti penjelasan ilmiah tidak penting dan tidak diperlukan. Dalam keterbatasan informasi, secara refleks sebagai manusia, kita akan berupaya mencari penjelasan yang lebih pasti tentang suatu fenomena. Rasa penasaran mendorong kita untuk terus mencari tahu.
Tanda-Tanda dalam Konteks Pacaran
Kenapa harus konteks pacaran? Tidak ada motivasi lain, hanya sekadar supaya kamu merasa “gua banget”, atau, seperti orang Manggarai bilang dengan dialek khasnya, “sadik e ae”.
Seperti yang saya tulis sebelumnya, kekhasan setiap daerah, baik bahasa maupun dialek, tidak boleh dipatahkan dengan istilah “kampungan”.
Mari kita lanjut.
Misalnya, dalam hubungan pacaran, kita bisa saja membaca tanda-tanda bahwa pasangan kita sedang mendua. Mulai dari perubahan perilaku, pola komunikasi, penampilan, dan lain-lain. Semakin lama, perubahan tersebut bisa menjadi semakin drastis.
Tidak boleh memegang HP-nya dengan alasan, “Ini kan privasi aku.” Mulai mencari-cari kesalahan. Cara kamu tertawa pun bisa dijadikan masalah. Apalagi gas alami dari perutmu yang keluar dengan sunyi dan penuh kehangatan—itu bisa menjadi masalah yang lebih berat lagi.
Pokoknya, banyak tingkah aneh yang mulai dirasakan.
Sebelum kenyataan tiba—bahwa dugaan kamu benar dan pasanganmu selingkuh—kamu tidak boleh secara pasif menunggu kenyataan itu. Kamu juga tidak boleh hanya berhenti pada tanda-tanda: makan, tidur, goyang TikTok, dan tidak peduli dengan tanda-tanda tersebut. Lalu tiba-tiba pasanganmu sudah menikah dan baru meminta pertolongan kepada Tuhan.
Kamu harus secara aktif mencari tahu mengapa tanda-tanda itu muncul.
Misalnya, dengan mencari pengalaman-pengalaman perselingkuhan sebelumnya, mempelajari psikologi pasanganmu, berdiskusi dengan teman, dan sebagainya. Tetapi jangan mencari referensi dari prediksi zodiak. Itu menyesatkan.
Lalu, untuk mengetahui kebenaran dari tanda-tanda tersebut, apakah kita harus menunggu sampai kita menyaksikan sendiri bahwa dia selingkuh atau sampai semuanya dapat dibuktikan secara indrawi?
Aliran filsafat empirisme menyatakan bahwa pengetahuan dan kebenaran berasal dari pengalaman indrawi. Empirisme dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles yang menekankan bahwa pengetahuan bermula dari pengalaman indrawi. Gagasan ini kemudian dikembangkan oleh filsuf-filsuf lain seperti John Locke dan David Hume.
Kemudian, empirisme memengaruhi positivisme hukum. Itu sebabnya, ketika berhadapan dengan hukum, kita akan selalu diminta bukti dan saksi. Karena kebenaran menurut hukum haruslah sesuatu yang bersifat indrawi: dilihat, didengar, atau dibaca.
Namun, kerap kali kita dihadapkan pada pilihan yang membingungkan. Di satu sisi, kita belum bisa membuktikannya secara indrawi. Di sisi lain, tanda-tanda semakin brutal: semakin tidak peduli, semakin emosional, bahkan sampai melakukan kekerasan fisik.
Sebaliknya, filsafat rasionalisme berpandangan bahwa pengetahuan sejati berasal dari akal budi, bukan semata-mata dari pengalaman indrawi. Gagasan ini berakar pada pemikiran Plato yang meyakini bahwa dunia indra bisa menipu dan bahwa kebenaran hanya dapat dicapai melalui penggunaan akal.
Bagi Plato, dunia yang tampak hanyalah bayangan dari dunia ide yang lebih nyata dan abadi.
Pandangan ini menjadi fondasi bagi tradisi rasionalisme yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh filsuf-filsuf modern. Salah satu tokoh utamanya adalah René Descartes yang menghidupkan kembali semangat Plato dalam kerangka berpikir modern.
Dengan ungkapannya yang terkenal, “Aku berpikir, maka aku ada”, Descartes menempatkan rasio sebagai titik awal dan dasar dari pengetahuan. Bagi Descartes, sebagaimana bagi Plato, hanya akal budi yang dapat memberikan kepastian dan membawa kita pada kebenaran.
Lalu, secara formal muncul istilah rasionalitas. Rasionalitas bukan lagi berbicara tentang sumber pengetahuan, tetapi tentang bagaimana akal kita digunakan untuk membuat keputusan yang logis dan terukur dalam berbagai konteks.
Dengan kata lain, rasionalisme adalah dasar teori atau filsafat, sedangkan rasionalitas lebih kepada penerapan praktisnya.
Namun, perlu diingat bahwa secara konsep atau makna, rasionalitas sudah ada lebih dahulu. Para filsuf sejak awal telah membuat keputusan dan bertindak berdasarkan alasan yang jelas dan terstruktur, bukan lagi semata-mata berdasarkan kepercayaan yang tidak mendasar. Hanya saja, istilah formal “rasionalitas” muncul kemudian.
Dalam konteks perselingkuhan ini, bagi seseorang yang mengaktifkan rasionalitasnya dengan baik, ketika tanda-tanda semakin banyak—apalagi sampai merugikan diri sendiri—ia akan mengambil tindakan.
Memberontak yang dimaksud bukan meronta-ronta, memukul kepala sendiri, atau merobek ijazah. Melainkan membuat analisis yang mendalam sehingga mampu mengambil keputusan secara rasional.
Misalnya, ketika tanda-tanda perselingkuhan semakin kuat, apakah harus melanjutkan hubungan atau mengakhirinya?
Dalam keadaan seperti ini, secara rasional kita dapat melakukan analisis, seperti mengevaluasi kesehatan mental dan fisik, mempertimbangkan manfaat dan kerugian, serta memikirkan keputusan jangka panjang. Jika perlu, kita dapat menggunakan analisis tulang ikan atau fishbone analysis.
Artinya, rasionalitas sangat membantu kita menganalisis tanda-tanda sebelum bukti empiris tiba atau sebelum semuanya dapat dibuktikan secara indrawi. Ketika tanda-tanda semakin memburuk, rasionalitas juga memandu kita untuk mengambil keputusan praktis.
Bayangkan jika keputusan harus selalu ditunda sampai bukti empiris tersedia. Lima tahun bukti empiris belum ada, maka lima tahun pula kamu tersiksa.
Jika rasionalitas menunjukkan bahwa kamu lebih banyak mengalami kerugian dari berbagai aspek, maka pilihan rasional adalah mengakhiri hubungan tersebut.
Tanda-Tanda dalam Konteks Politik
Kalau sebelumnya kita berbicara dalam konteks pacaran, kini kita beralih ke hal yang lebih kompleks, yaitu politik.
Dunia politik adalah dunia yang penuh dengan konspirasi. Tidak mudah mencari kebenaran di balik peristiwa-peristiwa politik. Bahkan, dalam beberapa kasus, kita sering kali tidak mampu mengetahui motivasi sebenarnya di balik suatu peristiwa politik.
Misalnya, saat ini kita sedang dibingungkan oleh persoalan ijazah mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, yang juga dikenal dengan sapaan “Mulyono”.
Masalah ini teramat pelik sehingga sangat sulit bagi kita untuk mengetahui kebenaran mengenai ijazah tersebut. Roy Suryo berusaha memaksimalkan rasionalitasnya dengan mencoba mencari kontradiksi dalam kasus ijazah Jokowi. Di sisi lain, Jokowi melalui kuasa hukumnya mengatakan enggan menunjukkan ijazah aslinya.
Menurut Roy Suryo, terdapat tanda-tanda kejanggalan pada ijazah Jokowi. Misalnya, penggunaan kacamata dalam foto ijazah, sementara kita mengetahui bahwa Jokowi saat ini tidak menggunakan kacamata. Selain itu, dipersoalkan pula penggunaan jenis huruf Times New Roman dalam skripsi Jokowi, padahal menurut argumen yang beredar, jenis huruf tersebut dianggap belum tersedia pada zaman itu.
Jika menggunakan penalaran rasional, persoalan tersebut tentu menarik untuk dipertanyakan.
Pembuktian keaslian ijazah Jokowi bukanlah perkara sepele. Jika ia adalah warga biasa, tentu ia tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan keabsahan ijazahnya kepada publik. Namun, sebagai mantan presiden, Jokowi memikul tanggung jawab moral yang jauh lebih besar.
Keaslian ijazah tersebut bukan sekadar soal administratif, melainkan juga menyangkut integritas dan kredibilitas kepemimpinannya. Jika terbukti ijazah itu palsu, hal tersebut bukan hanya mencoreng citra pribadi, tetapi juga dapat menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pemerintahan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa persoalan serupa tidak terulang di masa depan.
Baiklah, ini hanya satu contoh kecil tentang betapa dunia politik penuh dengan konspirasi dan membingungkan. Kita kembali ke pembahasan utama, yaitu tanda-tanda dalam konteks politik yang lebih kompleks.
Kita mulai dengan melihat berbagai fenomena yang terjadi selama kepemimpinan Prabowo–Gibran. “Ajaib” berarti sesuatu yang terjadi di luar nalar; efeknya bisa membuat seseorang terkejut, seperti orang yang ternganga menyaksikan atraksi seorang pesulap.
Apa Saja Fenomena-Fenomena Itu?
Prabowo dan Gibran dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Jika dihitung sampai 15 April 2025, mereka telah menjabat selama 175 hari atau lima bulan 25 hari.
Namun, dalam waktu yang relatif singkat, banyak hal kontroversial yang terjadi, seperti ketidakjelasan status IKN, pembekuan BEM FISIP UNAIR, PHK massal, pagar laut, efisiensi anggaran, aksi mahasiswa “Indonesia Gelap”, tagar #KaburAjaDulu, revisi UU TNI, masalah ekonomi dan perang dagang, serta berbagai persoalan lainnya.
Dapat kita lihat bahwa berbagai peristiwa politik kontroversial tersebut muncul dalam rentang waktu yang begitu singkat.
Ini bertanda apa?
Sebagai warga negara yang baik, apakah kita boleh mengabaikan tanda-tanda tersebut?
Seperti kita mengetahui bahwa setelah mendung akan turun hujan melalui pengalaman sebelumnya, maka dalam konteks ini kita juga perlu mendalami tanda-tanda tersebut dengan melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya.
Adakah pengalaman sebelumnya yang sejalan dengan rentetan masalah di era Prabowo–Gibran?
Dalam masa pergantian kekuasaan, kondisi politik yang kurang stabil memang kerap terjadi akibat dinamika pasca-pemilihan presiden. Namun, persoalan yang kita hadapi saat ini tidak berhenti di situ. Kita juga bisa melihat pola serupa dalam konteks lain di luar momen transisi kekuasaan.
Kalau kita menggali kembali sejarah bangsa Indonesia, kita dapat menemukan beberapa kesamaan rentetan kejadian tersebut pada masa krisis ekonomi.
Ada dua contoh krisis ekonomi yang dapat menjadi patokan kita, yaitu pada zaman Soekarno dan Soeharto. Pada masa kedua presiden tersebut, kita dapat melihat bahwa sebelum krisis ekonomi mencapai puncaknya, terdapat rentetan kejadian yang mendahuluinya.
Misalnya, pada zaman Soekarno, sebelum ekonomi benar-benar memburuk, sudah ada tanda-tanda seperti kelangkaan barang pokok, gaji tentara dan pegawai yang tidak mencukupi, elite yang mulai saling mencurigai, keresahan militer terhadap PKI, serta proyek-proyek mercusuar yang tetap berjalan.
Pada zaman Soeharto, sebelum nilai tukar rupiah semakin melemah pada awal 1998, PHK dan penutupan pabrik mulai terjadi, harga barang mulai naik, IMF belum memberikan solusi yang menenangkan, dan demonstrasi mahasiswa sudah mulai berlangsung sejak pertengahan 1997 meskipun baru mencapai skala nasional.
Tanda-tanda di atas setidaknya memiliki kemiripan dengan beberapa masalah yang muncul dalam kepemimpinan Prabowo saat ini, seperti PHK massal, kenaikan harga cabai, efisiensi anggaran, tagar #KaburAjaDulu, dan aksi mahasiswa.
Apakah tanda-tanda di atas sudah cukup untuk mengambil kesimpulan bahwa kesamaan beberapa rentetan masalah pada zaman Soekarno, Soeharto, dan Prabowo merupakan akibat dari melemahnya ekonomi?
Seperti pada awal pembahasan, bagi seseorang yang haus akan pengetahuan, ia tidak akan berhenti pada tanda-tanda. Ia justru akan mencari penjelasan lain yang dapat mendukung kebenaran dari tanda-tanda tersebut.
Mari kita cari penjelasan teoritisnya.
Menurut Karl Marx, ekonomi merupakan fondasi utama dalam struktur masyarakat yang disebut sebagai basis. Basis ini mencakup cara dan hubungan produksi: siapa yang memiliki alat produksi dan siapa yang bekerja.
Di atas fondasi ekonomi ini berdiri suprastruktur, yaitu hukum, politik, ideologi, dan budaya. Marx berpendapat bahwa suprastruktur dibentuk dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Perubahan dalam sistem ekonomi akan memicu perubahan dalam tatanan sosial.
Pernyataan Karl Marx di atas dapat kita analisis dengan implikasi logis: jika A, maka B. Jika A terjadi, maka B pasti terjadi juga. Namun, jika A tidak terjadi, B bisa saja terjadi atau tidak, dan pernyataan tersebut tetap benar.
Dalam konteks pemikiran Karl Marx: jika ekonomi merupakan fondasi utama dalam struktur masyarakat, maka struktur masyarakat dipengaruhi oleh kondisi ekonominya. Jika kondisi ekonomi tidak stabil, maka kondisi hukum dan politik juga dapat mengalami ketidakstabilan.
Sangatlah tidak mungkin ketika ekonomi mengalami kemerosotan tanpa memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Besar kecilnya perubahan tersebut bergantung pada besar kecilnya masalah ekonomi.
Mungkin, sebelum sampai pada puncak krisis, kita akan mengalami perubahan ringan berupa gesekan-gesekan kecil di masyarakat. Sedangkan jika sampai pada puncak krisis, mungkin kita akan mengalami sesuatu yang lebih berat.
Kita juga bisa menggunakan logika yang lebih relevan dalam kehidupan sehari-hari: gaya hidup kita dipengaruhi oleh penghasilan.
Gaya hidup dengan gaji Rp10 juta per bulan tentu tidak bisa disamakan dengan gaya hidup berpenghasilan Rp100 juta per bulan.
Jika penghasilan kita Rp100 juta per bulan kemudian tiba-tiba dipotong menjadi Rp50 juta per bulan, tentu kita akan mengubah gaya hidup. Kita mulai melakukan efisiensi secara perlahan.
Begitu pula dalam konteks negara.
Akhirnya, dalam konteks Prabowo–Gibran, sampai pada titik ini kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa beberapa rentetan kejadian pada masa kepemimpinan Prabowo berkaitan dengan masalah ekonomi.
Kenapa demikian?
Karena data empiris telah tiba. Kita sudah dapat mengakses informasi melalui media sosial bahwa Indonesia sedang mengalami masalah ekonomi, terutama yang diperburuk oleh perang dagang antara China dan Amerika Serikat.
Kita sudah bisa menyaksikan secara indrawi bahwa kita sedang menghadapi masalah ekonomi.
Suatu pertemuan yang sangat harmonis: dimulai dari membaca tanda-tanda, kemudian mencoba menganalisisnya dengan teori dan logika, hingga akhirnya data empiris tiba untuk membenarkannya.
Artinya, jika kita lebih peka terhadap tanda-tanda dan melakukan analisis teoritis serta logis, maka kita akan lebih siap menghadapi situasi krisis dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak menghiraukannya.
Kita tidak akan kaget atau tersesat jika krisis itu tiba.
Tanda-Tanda Palsu
Ajaibnya, meskipun kita dapat membaca tanda-tanda, menggunakan beberapa landasan teori dan logika, serta dilengkapi dengan bukti empiris, biasanya para buzzer menghadapinya dengan pertanyaan yang sama:
“Mana buktinya? Itu kan hanya pendapat kamu. Saya baik-baik saja, ekonomi kita masih belum parah.”
Dalam hal ini, buzzer berusaha mengelak dengan menganggap bahwa tanda-tanda, dasar teori, logika, dan bukti empiris yang kita miliki belum cukup untuk mengambil kesimpulan bahwa ekonomi sedang bermasalah.
Mereka berusaha mengabaikan semuanya.
Kenapa demikian?
Karena kekuasaanlah yang memiliki data lengkap. Kita tidak selalu dapat mengakses data yang kompleks. Mereka tahu akan hal itu. Mereka tahu bahwa itulah kelemahan kita.
Misalnya, dalam kasus pagar laut, sampai hari ini masyarakat tidak pernah benar-benar mengetahui siapa yang menjadi dalang dari persoalan tersebut. Hanya kekuasaan yang memiliki data lengkap.
Hal yang sama terjadi dalam polemik ijazah Jokowi. Para pendukungnya merasa bahwa bukti yang ada belum cukup untuk membuktikan adanya pemalsuan ijazah. Oleh karena itu, untuk memperoleh kepastian, diperlukan satu bukti lagi, yaitu melihat langsung ijazah Jokowi guna memverifikasi kebenarannya.
Kita kembali ke masalah ekonomi.
Sebelum akhirnya terungkap ke publik bahwa Indonesia sedang mengalami masalah ekonomi, kita sudah bisa merasakannya melalui berbagai tanda. Bahkan sebelum bukti itu muncul, kita sudah mulai menduga bahwa akan ada masalah ekonomi dalam beberapa bulan ke depan.
Namun, apakah mereka mengakui bahwa beberapa tanda tersebut merupakan akibat dari masalah ekonomi?
Saat ini mungkin iya. Mereka sudah mulai perlahan-lahan mengakuinya. Namun, sebelum bukti tersebut muncul ke publik dan diperkuat oleh perang dagang, mereka tidak pernah mengakuinya secara terbuka.
Di sisi lain, untuk membuyarkan konsentrasi kita dalam membaca tanda-tanda, kita sering dihadapkan pada informasi-informasi palsu.
Mereka membuat tanda-tanda palsu untuk mengelabui, atau yang sering disebut sebagai pengalihan isu.
Dalam keadaan seperti ini, kita semakin ditantang untuk lebih berkonsentrasi membaca tanda-tanda.
Lalu, bagaimana jika data empiris belum tiba?
Akhirnya, kita mengerti apa yang dimaksud Rocky Gerung: “Dalam ketiadaan data, kita mesti memaksimalkan otak kita.”
Dalam keterbatasan data, kita tidak bisa menyerah pada keadaan. Kita harus melakukan upaya-upaya kritis: membaca tanda-tanda, mencari landasan teori dan logika, sembari menunggu data empiris tiba.
Mungkin kekuasaan lihai dalam menyembunyikan data, kadang dengan alasan “rahasia negara” yang sering kali digunakan untuk menutupi informasi yang sebenarnya penting.
Tak jarang, mereka bahkan membuat data palsu dan melakukan pengalihan isu.
Namun, mereka tidak bisa memanipulasi tanda-tanda nyata seperti masyarakat yang merasa lapar, masyarakat yang semakin miskin, harga-harga barang yang naik, sulitnya mencari pekerjaan, PHK massal, dan berbagai persoalan lainnya.
Inilah kekuatan kita.
Namun, dalam membaca tanda-tanda, jika tidak dibekali dengan wawasan yang luas, saya pikir hal tersebut masih kurang lengkap.
Bagaikan seorang buruh yang merasa dicurangi, tetapi tidak tahu bagaimana cara melawan dan tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya.
Jadilah seperti nelayan dari Banten yang datang dengan setumpuk pengetahuan sehingga ia mampu berbantah-bantahan dengan siapa pun yang ingin memanipulasinya.
Apa yang Terjadi Setelah Masalah Ekonomi?
Yang pasti, kita belum tahu karena bukti empiris belum tiba.
Namun, kembali lagi, kita sebagai masyarakat biasa yang penuh dengan keterbatasan data hanya dapat mencari pengalaman sebelumnya dan mendukungnya dengan wawasan yang luas.
Krisis ekonomi, jika tidak dihadapi dengan baik, dapat menimbulkan chaos.
Itulah yang terjadi pada zaman Soekarno dan Soeharto. Apalagi jika terdapat masalah-masalah lain selain masalah ekonomi.
Pada zaman Soekarno, misalnya, terdapat pemberontakan dan konflik ideologi. Sedangkan pada zaman Soeharto, masalah seperti otoritarianisme, korupsi, nepotisme, dan berbagai persoalan lainnya muncul.
Masalah-masalah tersebut menumpuk selama bertahun-tahun dan menciptakan ketegangan sosial serta jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Ketika krisis ekonomi terjadi, semua masalah tersebut “meledak” secara bersamaan. Rakyat turun ke jalan, elite mulai meninggalkan kekuasaan, dan tekanan internasional mulai meningkat.
Perlu diingat bahwa krisis ekonomi pada zaman Soekarno dan Soeharto berakhir tragis.
Walaupun pada zaman Soeharto beberapa kali krisis ekonomi mampu diatasi dengan baik, pada akhirnya Soeharto tetap tidak mampu mempertahankan kekuasaannya.
Bagaimana dengan masalah ekonomi saat ini?
Chaos atau tidaknya situasi tersebut bergantung pada bagaimana Presiden Prabowo menghadapinya. Jika ia tidak berhati-hati dalam penanganannya, situasi tersebut bisa saja berakhir tragis seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Begitu pula sebaliknya.
Jika dianalisis melalui pendekatan materialisme dialektika Marx dan Engels dalam konteks yang berbeda, kita dapat menemukan sejumlah kontradiksi dalam kepemimpinan Prabowo, khususnya terkait kebijakan-kebijakan yang diambil.
Salah satu contohnya adalah ketika kondisi ekonomi nasional sedang tidak stabil, tetapi Prabowo tetap mendorong pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan anggaran sangat besar.
Hal ini bisa dilihat sebagai bentuk kontradiksi antara janji politik dan realitas ekonomi yang dihadapi.
Di sisi lain, terdapat inkonsistensi dalam sikap Prabowo.
Pada awalnya, Prabowo dengan gagah menyampaikan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Namun, seiring waktu, ketegasannya mulai melunak.
Hal ini tercermin dalam ucapannya:
“Kasihan keluarga koruptor yang tidak bersalah, kembalikan saja hasil korupsinya.”
Kontradiksi semacam ini, jika terus dibiarkan, akan mencapai titik puncaknya dan melahirkan sebuah sintesis.
Kemudian, Prabowo dan elite politik lainnya menggaungkan tentang kemandirian bangsa. Namun, kenyataannya kita masih sangat bergantung pada investasi asing, utang luar negeri, dan perdagangan global.
Akan terjadi sebuah “ledakan” yang menghancurkan kontradiksi tersebut dan mendorong lahirnya perubahan yang bersifat revolusioner.
Demikianlah menurut pandangan Marx dan Engels.
Pada pembahasan sebelumnya, saya mengatakan bahwa data politik bisa disembunyikan oleh kekuasaan. Namun, soal kemiskinan, harga cabai yang naik, PHK massal, dan pengangguran, mereka tidak bisa berbohong.
Seperti yang sudah ditegaskan oleh kaum rasionalisme bahwa akal adalah yang utama, maka sebelum data empiris yang mereka sembunyikan tiba, kita harus mengaktifkan akal kita. Kita pinjam semangat rasionalisme.
Mayo Quirino
Pengurus Pusat PMKRI 2024–2026
