PMKRI: Pembangunan Berkelanjutan Harus Berjalan Bersama Keadilan

Pembiayaan pembangunan bukan sekadar persoalan angka, tetapi tentang siapa yang mendapatkan manfaat dan siapa yang menanggung bebannya.

Pembangunan berkelanjutan semakin menjadi perhatian dalam percakapan global. Ekonomi hijau, transisi energi, investasi berkelanjutan, hingga pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) terus didorong sebagai bagian dari upaya membangun masa depan yang lebih baik.

Namun, di balik agenda tersebut ada persoalan yang tidak boleh kita abaikan. Bagaimana pembangunan itu dibiayai? Siapa yang memiliki akses terhadap pembiayaan? Dan siapa yang pada akhirnya menanggung konsekuensinya?

PBB pada 2026 memperkirakan dunia masih menghadapi kesenjangan pembiayaan sekitar US$4 triliun setiap tahun untuk mencapai target SDGs. Pada saat yang sama, utang eksternal negara-negara berkembang telah mencapai US$12,3 triliun pada 2025.

Angka tersebut mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, ketika ruang fiskal negara semakin terbatas, dampaknya dapat dirasakan melalui berbagai hal yang sangat dekat dengan masyarakat: kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, hingga kemampuan negara menghadapi perubahan iklim.

UNCTAD juga mencatat bahwa pada 2018–2024, sebanyak 99 negara berkembang mengalami penyusutan ruang fiskal akibat meningkatnya pembayaran bunga.

Karena itu, pembiayaan pembangunan tidak seharusnya hanya dilihat sebagai persoalan ekonomi dan keuangan. Ia juga merupakan persoalan keadilan sosial.

Pembangunan dalam Perspektif Keadilan Sosial

Pembangunan sering kali dipahami sebagai sesuatu yang akan membawa manfaat bagi semua orang. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian.

Sebuah investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi belum tentu seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menikmatinya. Sebuah proyek dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama dapat memengaruhi ruang hidup kelompok masyarakat tertentu.

Di sinilah perspektif sosiologis menjadi penting. Pembangunan perlu dilihat bukan hanya dari apa yang berhasil dibangun, tetapi juga dari siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang memiliki akses, dan siapa yang menanggung risikonya.

Ketimpangan tidak hanya berbicara tentang siapa yang memiliki lebih banyak uang. Ketimpangan juga berbicara tentang siapa yang memiliki lebih banyak pilihan, akses terhadap pendidikan, modal, informasi, serta ruang untuk menyampaikan suara.

Karena itu, pembangunan yang berkelanjutan harus sekaligus menjadi pembangunan yang berkeadilan.

Hal ini juga penting bagi generasi muda. Keputusan pembiayaan yang dibuat hari ini akan ikut menentukan ruang hidup generasi yang akan datang. Kita yang hari ini berada di kampus akan memasuki dunia kerja, membangun keluarga, dan hidup dengan kondisi ekonomi serta lingkungan yang diwariskan dari keputusan hari ini. Generasi muda tidak seharusnya hanya menjadi penerima pembangunan. Kita juga harus memiliki ruang untuk ikut menentukan arahnya.

Posisi PMKRI

Sebagai bagian dari Pengurus Pusat PMKRI, Wakil Bendahara PP PMKRI, Irayana Sihotang memandang bahwa persoalan pembiayaan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari perjuangan mewujudkan keadilan sosial.

“Menurutnya, pembiayaan pembangunan bukan hanya soal bagaimana mendapatkan uang. Kita harus melihat lebih jauh untuk apa pembiayaan itu digunakan, siapa yang mendapatkan manfaat, dan siapa yang menanggung risikonya. Jangan sampai pembangunan justru membuat kelompok yang sudah rentan menjadi semakin rentan,” ujar Wakil Bendahara Pengurus Pusat PMKRI.

Pembangunan berkelanjutan, menurutnya, juga tidak cukup hanya dilihat dari indikator ekonomi maupun lingkungan.

“Pembangunan tidak cukup disebut berkelanjutan hanya karena menggunakan energi bersih atau memiliki label hijau. Kita juga harus memastikan masyarakat mendapatkan manfaat, kelompok rentan tidak ditinggalkan, dan masyarakat memiliki ruang untuk ikut menentukan arah pembangunan,” lanjutnya.

Dalam konteks Indonesia, investasi tetap dibutuhkan untuk memperkuat infrastruktur, energi, industri, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, ukuran keberhasilannya tidak boleh berhenti pada besarnya modal yang masuk.

Dalam Voluntary National Review 2025, pemerintah Indonesia mencatat portofolio pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan meningkat dari sekitar Rp183,97 triliun pada 2022 menjadi Rp228,57 triliun pada 2024.

Perkembangan tersebut patut diapresiasi. Namun, investasi harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, menciptakan pekerjaan yang layak, menjaga lingkungan, serta memperkuat nilai tambah dan kapasitas ekonomi nasional.

Pada saat yang sama, Indonesia perlu memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam tata kelola pembiayaan global.

“Kita membutuhkan kerja sama internasional. Tetapi kerja sama tidak boleh membuat negara berkembang kehilangan kemampuan untuk menentukan prioritas pembangunannya sendiri. Kita perlu membangun posisi yang lebih setara,” tegasnya.

PMKRI memandang bahwa pembiayaan pembangunan perlu diarahkan pada beberapa agenda. Pertama, mendorong sistem pembiayaan global yang lebih adil bagi negara berkembang. Kedua, memastikan penyelesaian persoalan utang tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Ketiga, memperkuat transparansi investasi berkelanjutan. Keempat, memperluas ruang partisipasi masyarakat sipil dan generasi muda dalam proses pembangunan.

Pembangunan yang Tidak Meninggalkan Siapa Pun

Pada akhirnya, pembicaraan mengenai pembangunan berkelanjutan tidak boleh berhenti pada pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau kemampuan memperoleh pembiayaan.

Ada manusia di balik setiap angka.

Ada masyarakat yang berharap mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Ada keluarga yang membutuhkan layanan kesehatan. Ada komunitas yang ingin ruang hidupnya tetap terjaga.

Dan ada generasi muda yang akan hidup paling lama dengan keputusan yang dibuat hari ini.

Karena itu, PMKRI meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan harus berjalan bersama keadilan sosial. Pembangunan tidak cukup hanya menghasilkan lebih banyak. Pembangunan harus memastikan lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik.

“Kami tidak ingin hanya menjadi generasi yang menerima hasil pembangunan. Kami ingin ikut menentukan pembangunan seperti apa yang layak kami warisi,” tutupnya.

Pembangunan harus berkelanjutan.

Pembiayaannya harus berkeadilan.

Dan manusia harus tetap menjadi pusatnya.