PMKRI Makassar Soroti Kelangkaan BBM, Desak Pemerintah dan Pertamina Segera Benahi Distribusi
Makassar, 16 September 2026 - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Makassar Sanctus Albertus Magnus menyoroti serius persoalan kelangkaan dan antrean panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi, transportasi, UMKM, pekerja harian, hingga sektor distribusi barang.
PMKRI menilai persoalan BBM harus segera ditangani secara menyeluruh dan tidak cukup hanya dengan kebijakan jangka pendek untuk mengurai antrean. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan bahwa persoalan utama terkait ketersediaan, distribusi, pengawasan, dan akses masyarakat terhadap BBM dapat diselesaikan secara konkret.
Pertamina sebelumnya menyampaikan bahwa penyaluran BBM di Makassar telah ditingkatkan hingga sekitar 1.300 kiloliter per hari, dari kebutuhan normal yang berada di kisaran 700 kiloliter per hari. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh BBM dan harus mengantre cukup lama di sejumlah SPBU.
“Persoalan ini harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah dan Pertamina. Masyarakat tidak boleh terus menjadi korban akibat persoalan distribusi, pengawasan, maupun ketidaksiapan dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan BBM,” tegas Ketua Presidium PMKRI Cabang Makassar Sanctus Albertus Magnus.
PMKRI juga menilai bahwa pemerintah tidak seharusnya hanya menjelaskan persoalan antrean BBM sebagai akibat meningkatnya konsumsi masyarakat. Pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi stok, kuota, jalur distribusi, serta langkah konkret yang dilakukan untuk menjamin pasokan BBM kembali normal.
Di sisi lain, PMKRI memberikan perhatian serius terhadap adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi. Polda Sulawesi Selatan sebelumnya mengungkap 10 perkara dengan 17 tersangka dan barang bukti sekitar 18.905 liter BBM bersubsidi, yang terdiri atas Biosolar dan Pertalite.
Menurut PMKRI, temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi masih perlu diperketat. Penegakan hukum juga tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi harus menelusuri kemungkinan adanya jaringan, pola distribusi ilegal, maupun pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan dari BBM bersubsidi.
“Kami meminta aparat penegak hukum mengusut persoalan ini secara tuntas. BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, bukan untuk ditimbun dan diperjualbelikan demi keuntungan pribadi,” lanjut Ketua Presidium.
Kelangkaan BBM juga telah menimbulkan dampak lanjutan di tengah masyarakat. Di sejumlah titik, harga BBM pada tingkat pengecer mengalami kenaikan signifikan. Kondisi tersebut tentu semakin membebani masyarakat, terutama pengemudi ojek daring, sopir angkutan, pelaku UMKM, pekerja lapangan, serta masyarakat yang setiap hari bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah.
PMKRI Cabang Makassar juga menilai bahwa kebijakan seperti sistem ganjil-genap maupun penambahan titik pelayanan BBM dapat menjadi langkah darurat untuk mengurai antrean, tetapi bukan solusi permanen. Pemerintah harus memastikan adanya perbaikan sistem distribusi yang lebih efektif dan berkelanjutan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Atas kondisi tersebut, PMKRI Cabang Makassar mendesak Pemerintah Pusat, Kementerian ESDM, BPH Migas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar dan Pertamina untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi dan kebutuhan BBM di Kota Makassar.
PMKRI juga mendesak Pertamina membuka informasi mengenai stok dan distribusi BBM secara transparan kepada masyarakat, memperketat pengawasan di setiap SPBU, serta memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak.
“BBM merupakan kebutuhan penting masyarakat dan berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Karena itu, pemerintah dan Pertamina harus memastikan masyarakat memperoleh akses BBM secara mudah, adil, tepat sasaran, dan tanpa harus terus-menerus mengantre dalam ketidakpastian,” tutup Ketua Presidium PMKRI Cabang Makassar.
PMKRI Cabang Makassar Sanctus Albertus Magnus menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong pemerintah untuk memberikan penyelesaian yang nyata, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pro Ecclesia et Patria!
