APBN 2027: Menimbang Prioritas, Pemerataan, dan Akuntabilitas

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu bentuk nyata bagaimana negara menentukan arah pembangunan dan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Di dalam APBN terdapat berbagai keputusan mengenai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan daerah, ketahanan pangan, hingga program-program prioritas pemerintah. Oleh karena itu, ketika anggaran negara semakin besar, masyarakat memiliki alasan untuk bertanya: apakah anggaran tersebut sudah digunakan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat?

Pada 2027, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun, sementara pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp3.435,1 triliun. Terdapat selisih sekitar Rp671,2 triliun yang ditutup melalui pembiayaan. Pemerintah menjelaskan bahwa APBN 2027 tetap dirancang ekspansif dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan tujuan menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Besarnya belanja tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki agenda pembangunan yang luas. Pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, pembangunan daerah, dan berbagai program prioritas lainnya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Namun, besarnya angka dalam APBN tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut digunakan, siapa yang mendapatkan manfaat, apakah manfaatnya merata, dan bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaannya.

Besarnya Anggaran dan Persoalan Prioritas

Anggaran yang besar pada dasarnya bukan sesuatu yang salah. Negara memang membutuhkan anggaran untuk membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Persoalannya adalah bagaimana menentukan prioritas ketika kebutuhan masyarakat begitu banyak, sementara sumber daya negara tetap memiliki keterbatasan.

Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Berbagai program seperti Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, renovasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda diarahkan untuk meningkatkan kualitas serta akses pendidikan. Hal ini penting karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Namun, besarnya anggaran pendidikan harus diikuti dengan pemerataan. Jangan sampai anggaran pendidikan terlihat besar secara nasional, tetapi pada saat yang sama masih ada sekolah di daerah pelosok yang menghadapi keterbatasan ruang belajar, fasilitas, tenaga pendidik, maupun akses teknologi.

Begitu pula dengan perlindungan sosial. Anggaran yang besar harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat miskin dan kelompok dengan pendapatan rendah. Persoalannya bukan hanya berapa besar anggaran yang disediakan, tetapi apakah data penerima sudah tepat dan apakah bantuan benar-benar sampai kepada orang yang berhak.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan APBN seharusnya tidak hanya dilihat dari berapa banyak uang yang telah dibelanjakan, tetapi juga dari perubahan apa yang dihasilkan dari uang tersebut.

Pemerataan Jangan Hanya Menjadi Slogan

Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Kondisi masyarakat di kota besar tentu berbeda dengan masyarakat di daerah terpencil, wilayah kepulauan, maupun daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur.

Karena itu, pembangunan yang menggunakan uang negara seharusnya mempertimbangkan persoalan pemerataan. Masyarakat di daerah pelosok memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, dan pelayanan publik.

Transfer ke Daerah dalam APBN 2027 dialokasikan sebesar Rp735 triliun. Anggaran tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah menjadi bagian penting dalam kebijakan fiskal. Namun, persoalannya bukan hanya mengenai jumlah anggaran. Yang perlu dilihat adalah apakah dana tersebut mampu menjawab kebutuhan daerah dan mengurangi kesenjangan antara wilayah yang sudah maju dengan wilayah yang masih tertinggal.

Jangan sampai masyarakat yang tinggal di kota lebih mudah memperoleh berbagai program pemerintah, sementara masyarakat di pelosok harus menunggu lebih lama hanya karena keterbatasan akses dan infrastruktur.

Pemerataan seharusnya tidak berhenti sebagai sebuah tujuan dalam dokumen anggaran. Pemerataan harus dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Jalan yang lebih baik, sekolah yang layak, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, akses pendidikan yang lebih luas, dan berbagai pelayanan publik lainnya merupakan bagian dari keberhasilan pembangunan yang seharusnya dapat dirasakan di berbagai wilayah.

MBG dan Pelajaran tentang Pelaksanaan Program Pemerintah

Salah satu program pemerintah yang dapat menjadi bahan evaluasi adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara tujuan, program ini memiliki maksud yang baik, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dan anak-anak sekolah. Karena itu, kritik terhadap MBG seharusnya bukan berarti menolak tujuan program tersebut.

Justru karena tujuannya penting, pelaksanaannya harus dilakukan dengan sangat serius. Persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa program dengan tujuan baik tetap dapat menimbulkan masalah apabila pelaksanaannya tidak berjalan sesuai standar. Badan Gizi Nasional pada Agustus 2026 menyatakan telah menutup permanen 504 dapur MBG yang dinilai tidak layak dari sisi sanitasi. Selain itu, sekitar 3.000 dapur lainnya pada saat itu masih dalam proses pemeriksaan.

Pada September 2026, BGN juga menghentikan sementara operasional 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Data tersebut menjadi pengingat bahwa program pemerintah tidak cukup hanya memiliki tujuan yang baik dan anggaran yang besar. Program juga membutuhkan perencanaan yang matang, pelaksana yang bertanggung jawab, standar yang jelas, serta pengawasan yang ketat. Bahkan, BGN sendiri menyatakan bahwa kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan pangan MBG.

Dari sini dapat dilihat bahwa persoalan utama bukan semata-mata keberadaan MBG, tetapi bagaimana memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan tanpa mengorbankan keselamatan penerima manfaat. Program dengan anggaran besar seharusnya mampu memberikan manfaat secara merata. Sekolah yang berada di daerah terpencil juga harus mendapatkan perhatian, bukan hanya sekolah yang berada di wilayah perkotaan dan memiliki akses yang lebih mudah. Jika MBG ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi, maka pelaksanaannya harus mempertimbangkan kondisi setiap daerah. Distribusi makanan, fasilitas dapur, kualitas bahan pangan, tenaga pengelola, hingga kondisi geografis harus menjadi bagian dari perencanaan. Dengan demikian, program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Ketika Program Baik Berhadapan dengan Pelaksanaan yang Tidak Ideal

Sebuah kebijakan dapat memiliki tujuan yang baik, tetapi hasil akhirnya tetap bergantung pada pelaksanaan. Dalam konteks MBG, adanya persoalan keamanan pangan menunjukkan bahwa pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi masalah. Pengawasan harus dilakukan sejak awal, mulai dari pemilihan bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur, pengemasan, distribusi, hingga makanan diterima oleh siswa. Pemerintah memang telah melakukan tindakan terhadap sejumlah dapur yang bermasalah. BGN, misalnya, menyatakan telah mencopot sejumlah kepala SPPG yang dinilai melakukan pelanggaran disiplin atau memiliki persoalan yang bertentangan dengan standar operasional dan integritas program.

Namun, tindakan setelah terjadi masalah tidak boleh menjadi satu-satunya bentuk pengawasan. Negara perlu membangun sistem yang mampu mencegah masalah sebelum terjadi.

Hal tersebut penting karena setiap kesalahan dalam program yang menggunakan anggaran negara bukan hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat.

Oleh sebab itu, evaluasi terhadap program pemerintah harus dilakukan secara berkala. Ketika ditemukan kekurangan, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pelaksanaan, memperkuat pengawasan, dan memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak terus berulang.

Akuntabilitas: Uang Negara Harus Bisa Dipertanggungjawabkan

Besarnya APBN 2027 juga membawa tanggung jawab yang semakin besar bagi pemerintah. Ketika negara mengeluarkan anggaran hingga ribuan triliun rupiah, masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan.

Akuntabilitas berarti pemerintah harus mampu menjelaskan penggunaan anggaran secara terbuka, mulai dari perencanaan hingga hasil yang diperoleh. Jika suatu program menghabiskan anggaran besar tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan, maka harus ada evaluasi.

Begitu pula apabila ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan. Persoalan tersebut harus diperiksa berdasarkan bukti dan ditangani sesuai aturan. Kritik terhadap pemerintah juga harus didasarkan pada data dan fakta, bukan sekadar dugaan.

Dengan adanya transparansi dan pengawasan yang kuat, masyarakat dapat mengetahui apakah suatu program benar-benar memberikan manfaat atau justru membutuhkan perbaikan.

APBN yang besar membutuhkan sistem pertanggungjawaban yang besar pula. Tidak cukup hanya melaporkan berapa banyak anggaran yang telah digunakan. Pemerintah juga perlu menunjukkan apa hasil yang diperoleh dari penggunaan anggaran tersebut.

APBN Bukan Sekadar Angka

Anggaran pendidikan harus mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Anggaran perlindungan sosial harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Anggaran ketahanan pangan harus mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat. Transfer ke daerah harus mampu mendukung pemerataan pembangunan. Sementara program seperti MBG harus dilaksanakan secara aman, merata, dan sesuai standar.

Besarnya anggaran bukanlah masalah apabila digunakan secara tepat. Sebaliknya, anggaran yang besar akan kehilangan maknanya apabila tidak menghasilkan perubahan yang sebanding bagi masyarakat.

Karena itu, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang negara digunakan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam pengelolaan APBN. Setiap program harus dapat dievaluasi berdasarkan hasil, bukan hanya berdasarkan jumlah anggaran yang telah diserap.

APBN pada akhirnya bukan hanya tentang berapa banyak uang yang dikeluarkan negara, tetapi tentang seberapa besar manfaat yang kembali kepada rakyat.

Anggaran negara boleh membesar, tetapi tanggung jawab negara juga harus semakin besar. Pembangunan tidak cukup hanya terlihat dalam angka-angka APBN, tetapi harus terlihat dalam kehidupan masyarakat: sekolah yang semakin layak, masyarakat miskin yang semakin terlindungi, daerah pelosok yang semakin diperhatikan, serta program pemerintah yang aman, merata, dan benar-benar memberikan manfaat.

Di sinilah pentingnya menimbang APBN 2027: bukan sekadar melihat seberapa besar negara membelanjakan uang, tetapi memastikan seberapa besar uang negara benar-benar kembali menjadi kesejahteraan rakyat.

Penulis : Monalisa Simbolon
(Anggota Muda PMKRI Pematangsiantar)