PP PMKRI Santo Thomas Aquinas Komda Sumut-NAD Serukan Keberpihakan kepada Rakyat dan Tegaskan Peran sebagai Kontrol Pemerintah

PMKRI Nasional - Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Komisariat Daerah Sumatera Utara–Nanggroe Aceh Darussalam (Sumut-NAD) periode 2026–2028 menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi organisasi sebagai mitra kritis pemerintah sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat yang tertindas.

Komisaris Daerah PMKRI Sumut-NAD, Sirdo Sagala, mengatakan PMKRI sebagai organisasi pembinaan dan perjuangan memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan pemerintah serta memastikan kebijakan publik berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Jika kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat kecil, PMKRI akan mengawal kebijakan tersebut. Namun, ketika kebijakan hanya menguntungkan segelintir elite dan tidak bermuara pada kesejahteraan rakyat, PMKRI akan berdiri dalam barisan perjuangan untuk menuntut keadilan,” ujar Sirdo.

Menurut Sirdo, sejumlah persoalan masih menjadi perhatian PMKRI di tingkat nasional maupun daerah. Di antaranya konflik agraria, penegakan hukum, serta persoalan tatanan sosial yang dinilai belum memperoleh penyelesaian konkret dari para pemangku kebijakan.

Karena itu, Komda PMKRI Sumut-NAD menyatakan akan terus melakukan pengawasan, menyampaikan kritik berbasis kajian, serta mendorong penyelesaian atas berbagai persoalan tersebut.

“PMKRI tidak hanya hadir untuk memberikan kritik, tetapi juga menawarkan gagasan dan mendorong solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.