Enam Persoalan Pertanian Alor Yang Mengancam Ketahanan Pangan NTT
Kabupaten Alor sebagai salah satu lumbung pangan Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi enam persoalan serius di sektor pertanian. Jika tidak segera dibenahi, produksi padi seluas 8.118 hektare dan jagung 10.055 hektare yang menjadi andalan Alor terancam menurun pada musim tanam 2027.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pertanian Kabupaten Alor tahun 2024 menunjukkan, produktivitas masih bertahan. Namun, di balik angka tersebut, petani di lapangan menjerit karena masalah klasik yang tak kunjung tuntas.
- Irigasi Rusak, Air Tidak Sampai ke Petak Sawah
Peningkatan produksi dan produktivitas lahan sangat bergantung pada irigasi. Faktanya, jaringan irigasi di Alor banyak yang mengalami kerusakan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
Dari total 1,8 juta hektare lahan kering di NTT, Alor hanya memiliki sedikit lahan sawah teknis. Sebagian besar sawah masih mengandalkan tadah hujan. Di Kecamatan Lembur dan Pureman, saluran tersier jebol dan pendangkalan akibat sedimentasi membuat air tidak sampai ke petak sawah.
Pemerintah didorong untuk melakukan audit menyeluruh terhadap bangunan irigasi, membangun embung mini di setiap desa lumbung, serta memanfaatkan pompa tenaga surya yang sesuai dengan karakter Alor yang memiliki penyinaran matahari hampir sembilan bulan dalam setahun. - Minimnya Alat Pasca Panen, Hilirisasi Terhambat
Untuk mendukung hilirisasi, Alor masih kekurangan alat pasca panen. Hingga kini, petani masih menjemur padi di badan jalan raya dan memecah kenari secara manual dengan batu.
Kondisi tersebut membuat program “Dari Ladang Menuju Pasar” yang dicanangkan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, belum berjalan optimal. Gabah dari Alor harus dikirim ke Kupang untuk digiling, kemudian berasnya kembali dikirim ke Alor. Biaya transportasi yang tinggi memangkas keuntungan petani.
Dinas terkait diminta memprioritaskan bantuan berupa Rice Milling Unit (RMU) modern, alat pengering jagung (dryer), dan mesin pemecah kenari di setiap kecamatan sentra produksi. - Petani Menua, Rata-rata Usia di Atas 55 Tahun
Usia petani yang rata-rata di atas 55 tahun dan sudah tidak produktif menjadi ancaman regenerasi. Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, jumlah petani milenial di NTT hanya 25,48 persen dari total 883.667 petani. Di Alor, jumlahnya diperkirakan hanya 8.000 hingga 9.000 orang.
Anak muda Alor lebih memilih merantau menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) atau bekerja di sektor jasa karena pertanian dianggap tidak menjanjikan.
Diperlukan insentif khusus bagi petani muda, berupa jaminan lahan, modal usaha, asuransi gagal panen, dan kepastian pasar melalui kerja sama dengan NTT Mart. - Sarana dan Prasarana Pendukung Belum Memadai
Sarana dan prasarana pendukung seperti jalan tani dan ketersediaan pupuk masih menjadi keluhan utama. Di wilayah Pantar dan Alor Selatan, jalan tani yang rusak membuat biaya angkut hasil panen mencapai Rp500 per kilogram, lebih mahal dari harga jagung itu sendiri.
Selain itu, distribusi pupuk bersubsidi sering terlambat dan tidak tepat sasaran. Pemerintah desa didorong memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penyalur pupuk dan mengalokasikan 20 persen Dana Desa untuk pembangunan jalan tani. - Alih Fungsi Lahan Pertanian Semakin Tinggi
Status kepemilikan lahan dan tingginya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan fasilitas umum menjadi persoalan serius. Setiap tahun, luas lahan sawah produktif di Alor berkurang karena dibangun menjadi rumah, ruko, dan fasilitas umum lainnya.
Tanpa Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Alor terancam kehilangan lumbung padinya secara permanen. Kehilangan satu hektare sawah berarti kehilangan lima ton beras setiap tahun.
Pemerintah Kabupaten Alor didesak segera menetapkan Perda LP2B, khususnya untuk melindungi lahan produktif di Desa Malaipea, Pailelang, dan Lembur sebagai lahan abadi. - Fluktuasi Harga yang Merugikan Petani
Fluktuasi harga menjadi persoalan klasik yang membuat petani selalu berada pada posisi kalah. Pada saat panen raya, harga gabah anjlok hingga Rp4.500 per kilogram. Namun, pada saat paceklik, harga beras melonjak hingga Rp16.000 per kilogram.
Kondisi ini terjadi karena Alor belum memiliki lembaga penampung hasil panen. Petani terpaksa menjual murah kepada tengkulak karena membutuhkan uang tunai dan tidak memiliki gudang penyimpanan.
Solusinya, BUMDes dan koperasi tani perlu difungsikan sebagai Bulog kecil yang membeli gabah saat panen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan menjualnya kembali saat harga membaik. Selain itu, diperlukan aplikasi informasi harga harian komoditas di setiap kecamatan agar petani tidak dipermainkan harga.
Pengamat pertanian Alor, Rifaldo, menegaskan bahwa keenam persoalan tersebut saling berkaitan. Irigasi yang baik tanpa alat pasca panen akan membuat hasil panen busuk. Alat pasca panen tanpa petani muda tidak akan ada yang mengoperasikan. Petani muda tanpa lahan yang dilindungi tidak akan memiliki tempat untuk bertani.
“Alor tidak butuh program baru. Alor butuh konsistensi menjalankan program lama dengan benar.
Dengan jumlah petani mencapai 40 ribu kepala keluarga dan total lahan pangan aktif lebih dari 18 ribu hektare, Alor masih memiliki peluang besar untuk menjadi penopang ketahanan pangan NTT dari wilayah timur, asalkan enam persoalan tersebut segera ditangani secara serius dan berkelanjutan.
